Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional  

Oleh:

Purba, A. Zen Umar

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Bisnis vol. 13 (Apr. 2001), page 4-8.
Topik: HaKI; Kebijakan Pembangunan

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ102.8 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

HaKI dewasa ini tidak hanya berurusan dengan hak cipta, paten dan merek; ia juga mengurus karya-karya intelektual yang berasal dari kreasi di bidang desain industri (industrial design), desain tata letak sirkuit terpadu (lay out designs of integrated circuits), rahasia dagang, indikasi geografis bahkan varietas tanaman. Secara faktual HaKI merupakan satu sistem pemberian perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas, dari pengetahuan tradisional (traditional knowledge) misalnya pengolahan jamu serta folklore sampai program komputer dan Internet di era ekonomi digital ini. Di antaranya terletak kegiatan-kegiatan pendukung yang mutlak penting,m seperti penegakan hukum. Jadi secara simbolik HaKI mencakup kegiatan "dari herbal ke digital". Dalam waktu dekat Kantor-kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia, antara lain, dapat menerima permohonan pendaftaran HaKI. Program ini merupakan salah satu acara "mengejar bola" sehingga memudahkan masyarakat, termasuk masyarakat kecil untuk mengurus pendaftaran HaKI mereka. Bahkan program ini sangat sejalan denga pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali