Detail Dampak Peraturan Mengenai Lingkungan Hidup terhadap Kontrak Karya Usaha Pertambangan Bibliografi Author: SUSILO, GRACE NAGATAMI ; Sardadi, Johanes (Advisor); Adipradana, Nugroho (Advisor) Topik: Lingkungan hidup; kontrak karya; usaha pertambangan; Hukum Ekonomi dan Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2011     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Grace Nagatami Susilo's Undergraduate Theses.pdf (410.3KB; 35 download) Grace Nagatami Susilo-PENDUKUNG (fh-3055).pdf (51.16KB; 3 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3055 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Kontrak karya usaha pertambangan akan selalu berkaitan erat dengan lingkungan hidup, dalam UU Nomor 11 tahun 1967 Tentang ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan tidak diatur secara khusus mengenai lingkungan, namun dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sudah diatur mengenai lingkungan hidup, sehingga peraturan mengenai lingkungan hidup dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) akan mempunyai dampak yang besar dalam pelaksanaan kontrak karya usaha pertambangan. UU Minerba sudah lebih jelas dan lengkap mengatur mengenai usaha pertambangan dibandingkan dengan UU Nomor 11 Tahun 1967. Pengaruh peraturan mengenai lingkungan terhadap usaha pertambangan antara lain mengenai lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan menjadi kewajiban pelaku usaha selama menjalankan usahanya untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Namun dalam pelaksanaannya maih terdapat ketidakharmonisan antara pengaturtan mengenai lingkungan hidup dengan peraturan mengenai usaha pertambangan, yaitu mengenai permasalahan tentang izin lingkungan yang menjadi syarat untuk mendapatkan izin usaha dalam UUPPLH dan dalam UU Minerba hanya ditur mengenai Amdal untuk mendapatkan izin usaha. Kewajiban pelaku usaha yang berkaitan dengan lingkungan juga diatur sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap usaha pertambangan yang dilakukannya, kewajiban itu berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertambangan itu sendiri, kemudian kewajiban mengenai lingkungan dan kewajiban mengenai kaitannya dengan pendapatan Negara dari bidang pertambangan. sampai saat ini belum ada pelaku usaha baru yang mendapatkan izin usaha berdasarkan UU Minerba, hal ini disebabkan karena belum adanya penetapan tentang wilayah pertambangan, namun bila sudah ada penetapan mengenai wilayah pertambangan tetapi masih ada ketidakharmonisan antara UU Minerba dengan Lingkungan Hidup, maka jaminan terhadap pelaku usaha untuk menjalankan bisnis pertambangan di Indonesia menjadi belum pasti. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved