Detail Analisis Pemahaman, Kewajiban, dan Kendala Kendala Witholding Tax Atas Jasa Keamanan di Kawasan Sudirman Jakarta Selatan Bibliografi Author: PERDANA, FRANSISCUS SURYA ; ANGELA M LANI DHARMASETYA (Advisor); Darmoyo, Syarief (Advisor) Topik: Analisis Pemahaman; Kewajiban dan Kendala Kendala Witholding Tax; Jasa Keamanan Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2011     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Fransiscus Surya Perdana's Undergraduate.pdf (484.66KB; 28 download) Fransiscus Surya Perdana-PENDUKUNG.pdf (31.6KB; 1 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-4381 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Jasa keamanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dunia usaha. Pajak atas jasa keamanan merupakan Pajak Penghasilan pasal 23. Pajak tersebut dikenakan apabila perusahaan menggunakan jasa perusahaan penyedia tenaga keamanan. Pajak tersebut dipotong oleh pihak ketiga (perusahaan pemakai jasa) atau dikenal sebagai witholding tax. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman perusahaan pemakai jasa mengenai PPh pasal 23 atas jasa keamanan, pelaksanaan kewajiban perpajakannya, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban PPh pasal 23 atas jasa keamanan yang digunakan. Penelitian dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada 50 perusahaan yang menggunakan tenaga keamanan di kawasan Sudirman Jakarta Selatan. Dari 50 perusahaan diperoleh 31 perusahaan yang sesuai kriteria, yaitu perusahaan pengguna jasa perusahaan penyedia tenaga keamanan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan SPSS versi 17 dan dianalisis dengan metode analisa deskriptif, yaitu Frequencies dan Crosstab. Hasil penelitian menunjukkan perusahaan-perusahaan pemakai jasa keamanan cukup paham mengenai PPh pasal 23 atas jasa keamanan dan sudah melakukan kewajibannya dengan baik meskipun tidak semua perusahaan penyedia jasa ingin dipotong dan bukti potong tidak diserahkan. Beberapa perusahaan pemakai jasa masih mengalami kendala dalam melaksanakan kewajiban PPh pasal 23 atas Jasa Keamanan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved