Pengertian utang dalam Kepailitan  

Oleh:

Sjahdeini, Sutan Remy

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Bisnis vol. 17 (Jan. 2002), page 46-55.
Topik: utang; Kepailitan

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ102.8 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Penulis artikel ini menggarisbawahi pentingnya definisi atau pengertian utang yang harus secara tegas dinyatakan dalam RUU Kepailitan yang baru. Tidak adanya suatu definisi utang dalam Undang-undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998, telah menimbulkan silang pendapat yang berakibat pada tiadanya satu kepastian hukum dalam pandangan kreditor, debitor, hakim, maupun pengacara yang terlibat dalam perkara kepailitan. Dalam beberapa kasus keputusan pailit oleh Pengadilan Niaga, misalnya kasus Modernland (Putusan MA No.03/K/N/1998) dan kasus PT. Kutai Kartanegara Prima Coal (Putusan MA No.02/K/N/1999), serta beberpa perkara kepailitan lainnya, menunjukkan telah terjadinya perbedaan penafsiran tentang utang baik dikalangan debitor, kreditor, hakim maupun pengacara.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali