Rancangan Perubahan Undang-undang Kepailitan dalam Perspektif Pengacara (Komentar terhadap Perubahan Undang-undang Kepailitan)  

Oleh:

Simanjuntak, Ricardo

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Bisnis vol. 17 (Jan. 2002), page 5-12.
Topik: Perubahan Undang-undang Kepailitan; Perspektif Pengacara

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ102.8 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Penulis artikel ini berpendapat bahwa keterbatasan waktu dan tekanan atau paksaan publik untuk menyempurnakan RUU tentang Kepailitan tidak boleh menjadi alasan diabaikannya misi keadilan. Demi keadilan yang menjadi tujuan disusunnya RUU kepailitan, pengertian atau uraian tetang hal-hal yang berpotensi menimbulkan perdebatan, misalnya tentang perngertian utang, kepentingan umum dan wewenang mempailitkan perlu dengan tegas diuraikan. Harus ada benang merah antara wewenang kejaksaan untuk melakukan penagihan piutang negara dan wewenang BPPN serta PUPN, sebagaimana juga harus jelas dibedakan wewenang mengajukan permohonan gugatan pailit antara kejaksaaan, Bank Indonesia, dan Menteri Keuangan. Penulis juga mempertanyakan konsekuensi hukum jika batasan-batasan waktu yang diatur dalam RUU ini dilanggar, juga tata cara pemanggilan debitor dan batas waktu penyampaian surat panggilan, serta sampai sejauh mana pemberian hak khusus kepada BI, Bapepam, dan Menteri Keuangan diatur secara proposional.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali