Detail Tinjauan Yuridis Permohonan Pailit Terhadap BUMN yang Berbentuk Perseroan Terbatas Bibliografi Author: FIBULA, JADE NIKITA ; Wirgho, Johnny (Advisor) Topik: Kewajiban Pembayaran Utang; Kepailitan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2010     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Jade Nikita Fibula's Undergraduated Theses.pdf (310.65KB; 59 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2921 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Skripsi ini membahas masalah bagaimana peran Menteri Keuangan dalam permohonan pailit terhadap Perseroan Terbatas yang berada dibawah BUMN dan upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh guna menghindari terjadinya kerugian terhadap pihak dalam perkara kepailitan akibat putusan pailit yang belum memiliki kekuatan hukum pasti. Penelitian ini dapat dilihat dalam penerapan Pasal 2 ayat (5) UUK No. 37 Tahun 2004 masih belum dapat diterapkan sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut. Pengertian BUMN yang kegiatannya dibidang kepentingan publik masih tumpang tindih pengaturannya dengan Pasal 1 ayat (2) UU BUMN No.19 Tahun 2003. Pengaturan tersebut menimbulkan permasalahan hukum dalam penegakan hukum kepailitan karena mengakibatkan timbulnya perbedaan penafsiran hukum yang dapat menyebabkan terjadinya salah penerapan hukum dalam menangani kasus kepailitan BUMN. Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak dalam perkara kepailitan BUMN dan negara dapat terkena dampaknya. Kurangnya informasi tentang peranan Menteri Keuangan dalam permohonan pailit terhadap BUMN dan Hakim yang kurang memahami permasalahan dapat mengakibatkan dikabulkannya pengajuan permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga, dimana terdapat kemungkinan permohonan tersebut tidak valid. Apabila tetap dipertahankan dapat merusak dan merongrong pendapatan Negara akibat harus disubsidi terus menerus dan prospek dimasa mendatang yang kurang jelas. Melihat pertimbangan hukum salah satu sengketa kepailitan putusan Pengadilan Niaga yang terdahulu, adanya kekeliruan dalam penerapan hukum, khususnya dalam perkara kepailitan BUMN karena adanya pemeriksaan kepailitan yang sederhana dan singkat, mengakibatkan kurang teliti dalam pemeriksaannya. Upaya untuk mencegah atau meminimalisasikan kerugian antara lain adalah novasi, actio pauliana, Pasal 1328 KUHPerdata, pembayaran, penangguhan utang, perdamaian dan memajukan permohononan pailit. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved