Detail Koleksi Ketentuan Hukum Pidana Tehadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa pada Kasus Ober Hilarius Manurung Bibliografi Author: HUTAPEA, FREDDY RICKSON ; Puspita, Natalia Yeti (Advisor) Topik: Tindak Pidana Gangguan Jiwa; Sakit Jiwa; Hukum Acara Pidana Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2010     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Freddy Rickson Hutapea's Undergraduated Theses.pdf (241,62KB; 43 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2919 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstrak Salah satu alasan peniadaan pidana termuat dalam ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena gangguan kejiwaan yang dideritanya tidak dapat dipidana. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab jika keadaan jiwanya tidak terganggu penyakit terus- menerus atau sementara, tidak cacat pertumbuhan, dan melakukan tindak pidana dalam keadaan sadar serta dilihat dari kemampuan jiwanya untuk menyadari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak, dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan bantuan Psikiater berupa observasi ketat, wawancara, test psikologi, dan lain- lain, Psikiater mengeluarkan surat keterangan ahli yang dinamakan Visum et Reperatum Psyciatrycum. Dengan demikian Hakim dapat menentukan putusan suatu perkara pidana yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa dengan adanya surat keterangan ahli tersebut. Seperti pada kasus Ober Hilarius Manurung alias Jadiman, yang membunuh anak kandungnya dengan menggorok lehernya dengan sebilah golok, setelah diadakan pemeriksaan oleh dokter ahli jiwa, terdakwa Ober Hilarius Manurung alias Jadiman dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan. Maka sesuai Pasal 44 ayat (2) KUHP, maka Hakim dapat memerintahkan Ober Hilarius Manurung alias Jadiman dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Peran Psikiater sangat berguna pada kasus- kasus semacam ini, karena seorang Hakim akan sangat memerlukan bantuan pakar dalam menentukan putusan pada suatu perkara seperti ini. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved