Detail Tindak Pidana Korupsi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru Malaysia Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bibliografi Author: PING, LIE AY ; Sembiring, Tjipta (Advisor) Topik: Hukum Pidana; Tindak Pidana Korupsi Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2010     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Lie Ay Ping's Undergraduated Theses.pdf (223.94KB; 23 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2853 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Tindak Pidana Korupsi merupakan istilah dari bahasa latin, yakni corruptio atau corruptos yang bila diterjemahkan secara harfiah berarti jahat atau busuk. Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam hal ini penulis menjabarkan kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Drs. Eda Makmur sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam kasus tersebut Drs. Eda Makmur terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang sebagai Kosulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru Malaysia, dijatuhi pidana dengan penjara 2(dua)tahun, denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar terdakwa atau diganti hukuman kurungan selama 3(tiga) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp.791.414.000,-(tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah) Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved