Detail Analisa Proses Pengajuan Banding atas Sengketa Pajak pada PT.Perkebunan Nusantara X ( Persero ), Rumah Sakit Toeloengredjo Bibliografi Author: SUGIANTO, YENTY ; Ichsan, Sundara (Advisor) Topik: Dasar–Dasar Perpajakkan; Dasar Hukum Dari Keharusan Setiap Wajib Pajak Untuk Memiliki NPWP Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2010     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Yenty Sugianto's Undergraduate Theses.pdf (229.1KB; 31 download) Yenty Sugianto-PENDUKUNG.pdf (949.15KB; 2 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-3938 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Dalam perkembangannya, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang cukup dominan. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam menghitung besarnya pajak masing-masing. Yang dikenal dengan nama self-assesment system. Akan tetapi walaupun dengan diterapkannya sistem self assesment, tetap pemerintah selaku pengawas berhak untuk melakukan pengawasan ( pemeriksaan ) terhadap pelaporan pajak sendiri tersebut. Dan berdasarkan pemeriksaan itu, fiskus mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Bilamana wajib pajak tidak menerima atas Surat Ketetapan Pajak tersebut maka disitulah terjadinya sengketa pajak. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak tersebut. Kemudian jika Keberatan Wajib Pajak tersebut ditolak, maka Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memperoleh keadilan dengan cara mengajukan “banding” pada Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Jakarta. Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Hak bagi Wajib Pajak ( WP ) untuk engajukan banding ditetapkan dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( UU KUP ). Proses banding diawali dengan pengajuan keberatan oleh wajib pajak. Pada prinsipnya Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak bila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Surat Keberatan disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN. Jangka waktu penyelesaian keberatan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima. Jika putusan keberatan ditolak oleh dirjen pajak, maka dapat diajukan banding. Dalam hal pengajuan banding WP memenuhi ketentuan formal seperti yang tertuang dalam UU Pengadilan Pajak No 14 Tahun 2002, maka pengadilan pajak akan memulai persiapan persidangan melalui pemeriksaan dengan acara biasa, dimana pertama kali dilakukan pemeriksaan ketentuan – ketentuan formal untuk kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan materi sengketa. Jika WP tidak memenuhi syarat formal maka persidangan banding dilakukan melalui pemeriksaan dengan Acara Cepat. Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada Dirjen Pajak dan Wajib Pajak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved