Anda belum login :: 02 Jun 2025 21:50 WIB
Home
|
Logon
Hidden
»
Administration
»
Collection Detail
Detail
Hak Konsumen untuk mendapatkan Barang dan Jasa sesuai dengan Nilai Tukar yang diberikannya : Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.462/Pid/2008/PT.Bdg.
Bibliografi
Author:
JUANITA, CLARA
;
Shofie, Yusuf
(Advisor)
Topik:
Hak dan Kewajiban Konsumen
;
Hukum Perlindungan Konsumen
;
Undang-Undang Metrologi Legal
Bahasa:
(ID )
Penerbit:
Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Tempat Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2009
Jenis:
Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext:
Clara Juanita's Undergraduated Theses.pdf
(8.7MB;
44 download
)
Ketersediaan
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Nomor Panggil:
FH-2778
Non-tandon:
tidak ada
Tandon:
1
Lihat Detail Induk
Abstract
Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan jual beli harus memperhatikan hak-hak konsumen seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam kenyataannya posisi Konsumen lebih lemah dibandingkan posisi pelaku usaha, sehingga Pelaku usaha dapat saja mengelabui konsumen. Dalam kasus ini hak konsumen diabaikan karena minimnya pengetahuan konsumen tentang informasi isi sesungguhnya gas elpiji yang dibelinya. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam kasus ini digunakan juga Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagai rujukannya. Karena pengaturan tentang ukuran / takaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Pengurangan isi gas elpiji ini merupakan tindak pidana penipuan jadi para tersangka harus dijatuhi hukuman pidana sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha karena telah mengurangi isi gas elpiji. Hukuman pidana tersebut juga dijatuhi kepada para tersangka agar memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya yaitu mengurangi isi gas elpiji yang dapat merugikan hak konsumen.Dalam kasus ini,pertimbangan hukum hakim didasarkan pada dakwaan alternatif dimana yang dapat dibuktikan adalah dakwaan pertama yaitu kedua tersangka melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jadi dakwaan kedua tidak digunakan dalam putusan pengurangan isi gas elpiji tersebut. Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan karena dalam kasus pengurangan isi gas elpiji ini, kedua tersangka sudah diberikan sanksi dimana putusan tersebut diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Opini Anda
Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!
Lihat Sejarah Pengadaan
Konversi Metadata
Kembali
Process time: 0.109375 second(s)