Detail Tinjauan Yuridis Joint Venture Agreement Antara Perusahaan X Dan PT. Y Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bibliografi Author: MEILIANIKA, SUCI ; Swantoro, A. Aris (Advisor) Topik: Hukum Perjanjian; Joint Venture Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2009     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Suci Meilianika's Undergraduated Theses.pdf (520.25KB; 56 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2726 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Peraturan tentang penanaman modal asing mensyaratkan ketentuan bahwa penanaman modal asing harus membentuk joint venture dengan perusahaan lokal untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan. Pada skripsi ini, penulis meneliti mengenai pengaturan joint venture agreement dalam pembuatan joint venture company (PT. Z) antara Perusahaan X (perusahaan asing yang berdomisili di Singapura) dan PT. Y (PT. yang berdomisili di Indonesia) menurut KUH Perdata. Selain itu penulis juga meneliti mengenai asas kekuatan mengikat (pacta sunt servanda) dalam joint venture agreement tersebut, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang telah mengikatkan diri dalam joint venture agreement yang telah dibuat, dengan metode penelitian yuridis normatif. Dalam joint venture agreement tersebut, para pihak telah sepakat untuk mendirikan sebuah PT. PMA untuk memproduksi dan menjual kabel listrik berdaya rendah, menengah dan tinggi; dan juga kabel metalik dan kabel optical fibre telekomunikasi. Namun dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak terdapat kelemahan yaitu dalam klausul masa berlaku perjanjian. Kelemahan terdapat pada ketidakjelasan kapan berakhirnya perjanjian tersebut (tidak dituangkan secara pasti waktu atau kejadian-kejadian apa saja yang dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian). Dalam klausul tersebut, masa berlaku dan berakhirnya perjanjian hanya digantungkan pada suatu kondisi yang tidak jelas akan terjadi atau tidaknya suatu peristiwa. Hal ini dapat memicu timbulnya permasalahan bagi para pihak dikemudian hari. Oleh karna itu, dalam proses negosiasi perancangan dan penyusunan perjanjian, para pihak hendaknya membahas secara mendetil antara klausul per klausul yang nantinya akan berlaku dan mengikat para pihak agar tidak terjadi kerancuan isi perjanjian dikemudian hari. Jika terjadi permasalahan, hendaknya para pihak menyelesaikannya melalui jalan perdamaian terlebih dahulu serta menjunjung tinggi asas itikad baik agar hubungan antara kedua belah pihak juga dapat tetap berjalan dengan baik. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan perjanjian dan joint venture company yang telah dibuat oleh para pihak. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved