Detail Tinjauan Yuridis Kebijakan Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia (Studi Kasus Merger Antara PT. Bank Xy, Tbk Dengan PT. Bank. Y, Tbk Menjadi PT. Bank. Xy, Tbk) Bibliografi Author: SARI, STEPHANI DWI ; Doloksaribu, Eddie Imanuel (Advisor) Topik: Merger Perusahaan; Kepemilikan Tunggal Perbankan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2009     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Stephani Dwi Sari's Undergraduated Theses.pdf (341.03KB; 44 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2716 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Perbankan memegang peranan penting dalam roda perkenomian dan pembangunan nasional di Indonesia dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama fungsi bank sebagai sarana untuk menghimpun dan menyalurkan dana dan masyarakat secara efektif dan efisiensi. Untuk mewujudkan struktur Perbankan Indonesia yang sehat dan kuat maka diperlukan langkah - langkah konsolidasi perbankan. Oleh karena itu Bank Indonesia melakukan penataan kembali struktur kepemilikan perbankan melalul penerapan kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai kepemilikan tunggal Perbankan yang dikenal dengan istilah Single Presence Policy (“SPP”) yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut PB! No. 8/16/2006, yang mensyaratkan pihak yang menjadi pemegang saham pengendali (~‘PSP”)pada lebih dan 1 (satu) bank untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikannya dalam bank - bank tensebut paling lambat sampai dengan akhir 2010 dengan cara pengalihan saham, merger, konsolidasi, atau rnembentuk holding company. Setelah dikeluarkannya Peraturan Kepemilikan Tunggal. LMN dianggap sebagai PSP di Bank XY dan Bank Y dan rnemilih opsi untuk melakukan merger antara Bank XY dan Bank Y menjadi Bank XY. Dalarn pelaksanaan implementasi PBI Nomor 8/16/2006 masih tendapat beberapa celah antara lain. dalam hal pemilihan opsi yang harus dipilih oleh PSP yaitu pengalihan saharn. rnerger, konsolidasi atau holding company, dimana apabila PSP mernilih holding company belum ada pranata hukum perusahaan yang mendasarinya dalam hal mi belum diatur dalam Undang - Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Hal ini dapat rnembingungkan pana PSP untuk mengimplementasi SPP dalam hal mernilih opsi mana yang paling tepat atau ideal dalam hal pelaksanaan SPP. dari uraian diatas penulis berpendapat untuk menjamin adanya kepastian hukum diperlukan suatu payung hukum berupa Undang — Undang dalam pengimplementasian PBI Nomor 8/16/2006 tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved