Anda belum login :: 19 Jul 2025 22:25 WIB
Home
|
Logon
Hidden
»
Administration
»
Collection Detail
Detail
Keuangan publik dalam perspektif hukum: teori, kritik, dan praktik
Bibliografi
Author:
Atmadja, Arifin P. Soeria
Topik:
Public finance
;
Tukar guling
Bahasa:
(ID )
ISBN:
978-979-769-169-1
Penerbit:
Rajawali Pers
Tempat Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2009
Jenis:
Books
Ketersediaan
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Nomor Panggil:
352.48 ATM k
Non-tandon:
1 (dapat dipinjam: 1)
Tandon:
tidak ada
Reserve
Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
Pengertian Keuangan Negara
, halaman 1-4
Pengertian Keuangan Negara Menurut UUD 1945 Pasal 23
, halaman 5-21
Pengertian Keuangan Negara Menurut Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945
, halaman 22-41
Beberapa Catatan untuk Sdr. Yusuf L. Indradewa, S.H. Sehubungan dengan Tulisan Sanggahannya dalam Majalah Hukum dan Pembangunan No.5 Tahun XI September 1981
, halaman 42-53
Ruang Lingkup Keuangan Negara Menurut Pasal 23 UUD 1945
, halaman 54-70
Keuangan Negara Pasca-Perubahan UUD 1945
, halaman 71-82
Pengertian Keuangan Negara Pasca-Perubahan UUD 1945
, halaman 83-89
Pengertian Keuangan Negara Pasca-Perubahan UUD 1945
, halaman 83-89
Aspek Hukum Kerugian Negara pada Perseroan Terbatas yang Sahamnya Antara Lain Dimiliki oleh Negara
, halaman 90-104
Implikasi Hukum Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pemeriksaan BUMN
, halaman 105-121
Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
, halaman 122-142
State Owned Legal Entity
, halaman 143-158
Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasca-Perubahan UUD 1945
, halaman 159-175
Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah
, halaman 176-189
Komentar dan Kritik Undang-Undang tentang Keuangan Negara
, halaman 190-220
Konservatisme Pemeriksaatt Keuangan Negara
, halaman 221-225
Reposisi dan Refungsionalisasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
, halaman 226-295
Hukum Keuangan Negara dalam Masa Indonesia Merdeka: Masalah dan Prospeknya Bagi Indonesia Inc.
, halaman 296-315
Tukar bangun atau Ruilslag sebagai tindakan hukum publik atau hukum perdata?
, halaman 316-342
Badan layanan umum sebuah solusi debirokratisasi
, halaman 343-372
Edit Artikel
Opini Anda
Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!
Lihat Sejarah Pengadaan
Konversi Metadata
Kembali
Process time: 0.109375 second(s)