Detail Business News vol. 53 no. 7813 (May 2009) Bibliografi Topik: TAXATION; PRICES; INVESTMENT; BANKING; ECONOMICS; POLITICS Bahasa: (ID )    ISSN: 1410-2501    Year:: 2009    Bulan: 05    Edisi: 22 Mei 2009     Penerbit: PT. Business News Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Business News] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: BB68.321 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Pengolahan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.05/2009), halaman 1B Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (undang Undang RI No. 52 Tahun 2008), halaman 3B Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Penagihannya Terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi (Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK.010/2009), halaman 9B Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan, Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan (Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2009), halaman 12B Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2009), halaman 13B Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (Persero) Dari Koperasi Atau Badan Usaha Lain (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 05 Tahun 2009), halaman 15B Pengecualian Pengenaan Surat IzinPenunjukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 76 Tahun 2008), halaman 17B Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 70 Tahun 2008), halaman 18B Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008 (Peraturan Gubernur Privinsi DKI Jakarta No. 73 Tahun 2008, halaman 19B Peraturan Menter Keuangan Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atas Pengalihan Harta di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia (Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2009), halaman 21B Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional (Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P.19/Menhut-II/2009), halaman 22B Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P.17/Menhut-II/2009), halaman 23B-28B  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved