Detail Penyimpangan Terhadap Perjanjian Perkawinan dan Penyelesaian Bibliografi Author: Maria T., Lidwina (Advisor); FERISSY, DICKY Topik: Penyimpangan Perjanjian Perkawinan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Dicky F's Undergraduate Theses.pdf (2.07MB; 33 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2564 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Perjanjian perkawinan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh calon suami isteri yang ingin melangsungkan perkawinan sebagai suatu cara untuk mempermudah mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang dikhawatirkan timbul dalam kehidupan perkawinan mereka. Peijanjian perkawinan diatur dalam Buku ketiga KUHPerdata, Undang-lindang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 29 ayat 1 (satu) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang berupa perjanjian tertulis diadakan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam KUHPerdata dan Undang- Undang No.1 Tahun 1974 terdapat perbedaan pengaturan mengenai isi dalam perjanjian perkawinan. Isi yang terdapat dalam KUHPerdata hanya memperkenankan mengatur mengenai peny impangan terhadap harta kekayaan para pihaknya saja yaitu suami dan isteri sedangkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 isinya Iebih terbuka tidak hanya mengatur mengenai penyimpangan terhadap harta kekayaan suami isteri saja tetapi isinya juga dapat memperjanjikan hal-hal Iainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Apabila ada salah satu pihak yang melanggar isi perjanjian perkawinan maka pihak yang dirinya merasa telah dirugikan bisa mengajukan perubahan atas perjanj Ian tersebut asalkan ada persetujuan dan pihak yang lainnya selama tidak merugikan pihak ketiga (Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1974). tetapi dalam kenyataannya meghadapi suatu pelanggaran atas perjanjian tersebut mereka lebih memilih untuk mengajukan pembatalan nikah kepada Pengadilan Agama setempat (Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam). Hal tersebut dikarenakan di dalarn din setiap manusia terdapat sifat yang apabila hatinya telah tersakiti atau terkhianati tidak dapat menerima apabila jalan penyelesaiannya hanya dengan perubahan suatu perjanjian saja Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved