Detail Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka, Terdakwa, Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme (Kasus Peledakan Bom Di Depan Gedung Kedutaan Besar Australia Dengan Terdakwa Heri Sigu Samboja) Bibliografi Author: S, M CH PRIMA INDRADI ; Melani, Rr. Adeline (Advisor) Topik: Perlindungan Hukum; Tersangka; Terdakwa; Saksi dan Korban; Terorisme Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Mario Christoporus Prima Indradi's Undergraduate Theses.pdf (249.69KB; 53 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2508 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Terorisme merupakan tindak pidana khusus yang mengganggu stabilitas keamanan suatu negara, mengganggu jalannya roda pemerintahan, dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Para pelaku tindak pidana terorisme yang telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian dan ditetapkan menjadi tersangka hingga terdakwa, tetap memiliki hak-hak asasi yang melekat pada dirinya, yang wajib mendapatkan perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; sedangkan bagi saksi tindak pidana terorisme, hak-hak yang dimiliki wajib mendapatkan perlindungan karena saksi tersebut akan mengungkap fakta mengenai tindak pidana terorisme lewat kesaksiannya di Pengadilan. Korban tindak pidana terorisme juga harus mendapatkan perlindungan karena telah menderita kerugian, baik secara fisik (bahkan hingga meninggal dunia), psikis, maupun kehilangan harta benda. Implementasi perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa sebagian besar sudah sesuai dengan KUHAP (berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2003), namun demikian terhadap terdakwa Heri Sigu Samboja, ada hak tersangka dan/atau terdakwa yang dilanggar, seperti jangka waktu penahanan yang melampaui jangka waktu yang ditentukan dalam UU Nomor 15 Tahun 2003; terhadap saksi tindak pidana terorisme, implementasi perlindungan hak-hak saksi telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 UU Nomor 15 Tahun 2003; sedangkan bagi korban, hak atas kompensasi dan/atau restitusi belum diberikan oleh Pemerintah, bahkan perintah pemberian kompensasi dan/atau restitusi tersebut belum dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan. Implementasi perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa, saksi dan korban tindak pidana terorisme dapat dicapai apabila Aparat Penegak Hukum dapat bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku, adanya pembentukan peraturan pelaksana, seperti PP yang mengatur khusus tentang pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada korban tindak pidana terorisme, dan partisipasi masyarakat di dalam membantu kinerja Aparat Penegak Hukum dalam melakukan tugas dan kewajibannya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved