Tinjauan atas pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik (p2tl) analisa hukum perlindungan konsumen.  

Oleh:

Wulandari, Bernadetta Tjandra

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI - atma jaya
Dalam koleksi: Gloria Juris vol. 8 no. 2 (May 2008), page 31.
Topik: Listrik; Konsumen; Perlindungan
Fulltext: Wulandari_ros.pdf (413.59KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: GG7.6 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk
Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: G19 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk

Isi artikel

Saat ini listrik merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Dalam hal ini kebutuhan akan tenaga listrik di Indonesia dipenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara. Oleh karenanya sebagai pihak menyedia jasa kelistrikan nasional, PLN mencoba untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara maksimal. Namun PLN tidak menutup mata akan banyaknya permasalahan terkait dengan penyediaan listrik di masyarakat. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah tingginya tingkat kehilangan daya (losses) baik karena faktor teknis maupun non teknis. Salah satu penyumbang tingginya losses ini adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh konsumen listrik. Oleh karenanya dalam rangka menekan losses dari faktor non teknis ini, PLN mengeluarkan kebijakan Pelaksanaan Penertiban pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Namun pada pelaksanaannya P2TL memunculkan permasalahan bagi konsumen akibat implementasi di lapangan yang tidak memperhatikan hak konsumen.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali