Gadai tanah pertanian dalam perspektif pembaharuan uupa.  

Oleh:

Sumarja, FX.

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI - atma jaya
Dalam koleksi: Gloria Juris vol. 8 no. 2 (May 2008), page 11.
Topik: Gadai Tanah
Fulltext: Sumarja, FX. (Ros) .pdf (49.09KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: GG7.6 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk
Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: G19 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk

Isi artikel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan gadai tanah pertanian dalam rangka pembaharuan agraria di Indonesia, kelebihan dan kekurangannya. Dalam rancangan UU penyempurnaan UUPA maupun dalam RUU Hak-Hak Atas Tanah tidak diatur lembaga hukum gadai tanah pertanian. Hasil kajian Tim peneliti Unila bekerjasama dengan BPN serta hasil rapat kerja BPN tahun 2003 yang membahas dua RUU tersebut berkesimpulan bahwa untuk saat ini masih perlu adanya pengaturan gadai tanah pertanian dalam hukum tanah nasinal. Kelebihan pengaturan gadai tanah dalam hukum tanah nasional adalah landasan legal formal tentang gadai tanah. Yang berarti diakuinya lembaga sosial masyarakat adat. Kekurangannya adalah tidak diaturnya secara tegas mekianisme pelaksanaan gadai tanah pertanian dalam hukum tanah nasional.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali