Detail TINJAUAN ATAS KETAATAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN KASUS BANDING PAJAK PENGHASILAN BADAN DI PENGADILAN PAJAK PADA TAHUN 2006 Bibliografi Author: MARGARETHA, CHRISTINE ; ANGELA M LANI DHARMASETYA (Advisor) Topik: PAJAK PENGHASILAN Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Christine Margaretha's Undergraduate Theses.pdf (8.2MB; 121 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-3142 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pengadilan Pajak merupakan peradilan umum sesuai Undang- Undang nomor 8 tahun 2004 tentang peradilan umum. Hal ini tercermin dari isi pasal 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Sehingga wajib pajak apabila keberatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh fiskus dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Dari sudut pandang penulis melihat masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui hak mereka dalam pengajuan proses banding ke Pengadilan Pajak. Salah satu masalah yang terjadi di Pengadilan Pajak ialah banyak wajib pajak yang berasumsi bahwa Pengadilan Pajak dalam memutuskan suatu perkara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 dijelaskan bahwa alur dalam pengajuan proses banding di Pengadilan Pajak ialah Wajib Pajak mengajukan Surat Banding ke Pengadilan Pajak 3 bulan sejak diterima Keputusan. Kemudian, Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding ke Direktorat Jenderal Pajak 14 hari sejak diterima Surat Banding. Direktorat Jenderal Pajak memberikan Surat Uraian Banding dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak. Selanjutnya, Pengadilan Pajak memberikan. Salinan Surat Uraian Banding kepada wajib pajak 14 hari sejak diterima Surat Uraian Banding. Wajib pajak memberikan Surat Bantahan ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima Surat Uraian Banding. Pengadilan Pajak menyampaikan salinan Surat Bantahan ke Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 14 hari. Hasil analisa data, menunjukkan bahwa pada tahun 2006 terdapat 70 kasus banding Pajak Penghasilan Badan yang diajukan oleh wajib pajak selaku pemohon banding dan Direktorat Jenderal Pajak selaku terbanding yang masuk dan diputus oleh Pengadilan Pajak yang menghasilkan keputusan Kabul Sebagian dan Kabul Seluruh ternyata terdapat 22 kasus. Dengan 21 kasus yang comply karena diputuskan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan hanya terdapat 1 kasus yang tidak compliance. Dapat disimpulkan, bahwa wajib pajak masih dapat percaya terhadap eksistensi Pengadilan Pajak dalam memutuskan suatu perkara kasus banding karena Pengadilan Pajak taat terhadap ketentuan yang berlaku. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved