Detail YURISDIKSI NEGARA PENERIMA TERHADAP ORANG ASING WARGA NEGARA PENGIRIM BERDASARKAN KONVENSI WINA 1963 Bibliografi Author: FIRSTIAWAN, RONY ; Prastianto, Stephanus Desi (Advisor) Topik: Yurisdiksi Negara; Warga Negara Pengirim Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Rony Firstyawan's Undergraduate Theses.pdf (511.13KB; 22 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2362 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Yurisdiksi merupakan suatu bentuk kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara dalarn menangani suatu masalah yang terjadi pada suatu negara. Yurisdiksi itu juga seringkali digunakan untuk menentukan pelaksanaan peraturan hukurn pada suatu kasus.Pelaksanaan yurisdiksi oleh suatu negara terhadap harta benda, tehadap tindakan seseorang ataupun peristiwa yang terjadi di dalam wilayahnya sangatlah diakui oleh hukum internasional dan juga berlaku bagi seluruh anggota masyarakat internasional. Kewajiban warga negara dan Negara Pengirim untuk menghormati hukum Negara Penerima sangatlah penting narnun dernikian penerapan yunidiksi terhadap warga negara dan Negara Penerima telah diatur dalam instrumen-instrumen internasional khususnya Konvensi Wina 1963. Setiap negara mcniiliki kewajihan serta tanggungjawab untuk melindungi keberadaan warga negaranya di negara lain sehingga suatu negara tidak dapat menerapkan yuridiksi hukumnya terhadap warga negara asing tersebut dengan sewenang-wenang. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved