Detail Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Pembangunan Banjir Kanal Timur di DKI Jakarta Bibliografi Author: Hadiseputro, Regi Prasetio ; Sardadi, Johanes (Advisor) Topik: Pengadaan Tanah Banjir Kanal Timur Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Regi Prasetio Hadiseputro's Undergraduate Theses.pdf (349.6KB; 71 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2304 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Proyek pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) merupakan suatu bukti pembangunan yang menggunakan tanah milik rakyat, yang ditujukan untuk kepentingan umum. Seiring meningkatnya pengguna dan penggunaan tanah yang berbanding terbalik dengan ketersediaan tanah yang jumlahnya terbatas, pencabutan hak atas tanah dilakukan dengan cara Pelepasan disertai pemberian kompensasi berupa ganti kerugian kepada warga yang tanahnya diambil untuk pembangunan BKT tersebut. Rencana Pembangunan BKT telah terprogram dalam Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah sebagai pengembangan system makro penanggulangan bencana banjir. Pembangunan BKT mulai terealisasi pada tahun 2003 dan pembangunannya dipengaruhi oleh tiga peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berbeda sebagai perbaikan dari peraturan-peraturan mengenai kepentingan umum sebelumnya. Akibat dari perubahan peraturan tersebut menyebabkan proses pembebasan tanah dan pemberian ganti kerugian menjadi terhambat. Disamping itu terbatasnya anggaran dari pemerintah dan kendala dalam penilaian ganti kerugian dirasakan warga kurang layak, menjadi faktor penghambat pembangunan BKT. Sebagian warga tersebut menginginkan penilaian ganti kerugian juga mempertimbangkan faktor imateriil. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum, pemerintah harus lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah agar masyarakat lebih memahami perencanaan pembangunan dalam penggunaan lahan di masa yang akan datang. Sehingga akan memudahkan dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dalam menempati suatu wilayah dan memudahkan pemerintah dalam melakukan penataan kota dan pembangunan. Disamping itu perencanaan pembangunan untuk kepentingan umum perlu disiapkan secara matang termasuk dalam menyiapkan dan mengalokasikan pendanaannya. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved