Detail TINJAUAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL Bibliografi Author: PERDANA, ANDHIKA ; Wibowo, Antonius Priyadi S. (Advisor) Topik: Kepemilikan; Senjata Api; Masyarakat Sipil Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Andhika Perdana's Undergraduate Theses.pdf (224.12KB; 21 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2287 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pola kriminal terutama dalam masyarakat perkotaan selalu mengalami perkembangan. Perkembangan itu dapat berupa modus operandi maupun alat yang digunakan dalam melakukan aktivitas criminal. Seiring dengan perkembangan tersebut, berkembang pula sistem pertahanan diri masyarakat. Sistem pertahanan masyarakat merupakan tanggung jawab dari Kepolisan Negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, Kepolisian merupakan instansi yang dapat mengeluarkan kebijakan untuk melindungi masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut ialah dengan mengeluarkan izin khusus penggunaan senjata api ( Ikhsa ) bagi masyarakat sipil untuk memiliki senjata api. Pemberian izin ini merupakan tindak lanjut dari peraturan perundangan terdahulu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya kebijakan yang memperbolehkan masyarakat sipil untuk memiliki senjata api melalui SK Kapolri No. Pol.: SKEP / 82 / II / 2004, serta posisi SK Kapolri tersebut terhadap peraturan perundangan terdahulu dan praktik pemberian Ikhsa dan pengawasannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ikhsa dikeluarkan untuk mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan adanya Ikhsa maka kemampuan pertahanan diri pemegang izin meningkat. Sementara itu posisi SK Kapolri ialah sebagai peraturan pelaksana dari peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, dan merupakan pedoman bagi anggota kepolisian dalam mengeluarkan izin kepemilikan senjata api. Surat keputusan Kapolri ini mengikat bagi masyarakat sipil yang mengajukan permohonan izin. Kekurangan dalam pemberian izin kepemilikan senjata api adalah adanya pungutan tidak resmi dan lemahnya pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan. Kekurangan dapat diatasi dengan merevisi SK Kapolri dan meningkatkan koordinasi pengawasan antar instansi dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved