Anda belum login :: 23 Jul 2025 11:08 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2743 (Feb. 2008)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2008    Bulan: 02    Edisi: 14 Feb 2008    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.56
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 Th. 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 111 Th. 2007 tanggal 27 desember 2007)/(Sambungan WPU No. 2743/kamis 14 Feb. 2008), halaman B1-B15
  2. Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penetuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara embayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak, halaman G1-G4
  3. Ketentuan Impor Liquefield Petroleum Gas/LPG dan Tabung LPG 3 kg (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 01/M-DAG/PER/1?2008 tanggal 21 januari 2008), halaman H1-H5
  4. Penetapan Wilayah Pengesahan Pemberian International Certificate on Vaccination (ICV) bagi Calon emaah Haji oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KPP): (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1045/MENKES/IX/2007 tanggal 20 September 2007, halaman V1-V10
  5. Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Tentang Kerangka Kerjasama Keamanan (Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation): Undang-undang Republik Indonesia No. 47 Th. 2007 tanggal 18 desember 2007, halaman 1A1
  6. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2007 tentang penanganan permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di wilayah Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-undang, halaman 1A7-1A8

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.09375 second(s)