Anda belum login :: 07 Jun 2025 15:49 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2716 (Nov. 2007)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 11    Edisi: 6 Nov 2007    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.52
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Akademisi Sepakat Kemitraan Strategis Dorong Hubungan RI-RRT, halaman SKETSA-1
  2. Presiden Siap Nyatakan Perang Untuk Pertahankan NKRI, halaman NAS-1
  3. Walhi Harap Presiden Pimpin Negara Selatan Hadapi Masalah Lingkungan, halaman NAS-1
  4. Presiden: SKB Dua Menteri Soal Rumah Ibadah Bisa Saja Diperbaiki, halaman NAS-2
  5. Audit Kepabeanan Harus Selesai Dalam Waktu Maksimal 3 Bulan, halaman EKU-1
  6. Menkeu Ubah Tata Usaha Penerimaan PBB Migas dan Panas Bumi, halaman EKU-1
  7. BI: Perbankan Wajib Laporkan Pelaksanaan Peraturan GCG Pada 2008, halaman EKU-2
  8. Peradilan Agama Berwenang Periksa Perkara Ekonomi Syariah, halaman DAKOTA-1
  9. Perbankan Asing Perlu Didorong Bantu Modal UKM, halaman DAKOTA-1
  10. WAPRES: Kembalikan Mimpi Orang tentang Maluku, halaman DAKOTA-2
  11. Indikasi-Geografis (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tanggal 4 September 2007), halaman A1-A15
  12. Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Mengenai Kerja Sama di Bidang Kebudayaan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cultural Cooperation) (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007), halaman B1-B3
  13. Pajak Pertambahan Nilai Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah di Dalam Negeri (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2007 tanggal 24 September 2007), halaman G-1
  14. Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-Dag/Per/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33/M-DAG/PER/8/2007 tanggal 16 Agustus 2007), halaman H1-H11
  15. Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah di Dalam Negeri (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-136/PJ./2007 tanggal 25 September 2007), halaman I1-I3
  16. Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007), halaman 1A1-1A9

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.125 second(s)