Detail Peran BPOM dan YLKI Dalam Kaitan Dengan Peredaran Produk Krim Pengelupas Kulit Illegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Bibliografi Author: AMINSI, YERNI ; Wulandari, Bernadetta Tjandra (Advisor) Topik: Hukum Ekonomi dan Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: YERNI AMINSI'S UNDERGRADUATED THESES.pdf (300.99KB; 71 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2223 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Banyak produk .,pengelupas kulit yang beredar bebas dipasaran ternyata mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon yang merupakan zat kimia berat yang berbahaya bagi tubuh dan peredarannya pun illegal. Permasalahan yang muncul adalah pertama bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban akibat penggunaan krim pengelupas kulit illegal serta tanggung jawab pelaku usaha ditinjau dan hukum perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kosmetik. Kedua bagaimana peran BPOM dan YLKI dalam melindungi hak-hak konsumen dalam hal mi pengguna him pengelupas kulit yang tidak terdaftar. Adapun tujuan yang hendak diketahui pertama sejauh mana perlindungan hukum bagi konsumen him penggelupas kulit illegal dan tanggung jawab pelaku usaha, tujuan kedua adalah untuk mengetahui lebih jauh peran dan dukungan yang diberikan oleh BPOM dan YLKI dalam memberi perlindungan bagi konsumen him penggelupas kulit illegal. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Konsumen yang lemah sering tidak tahu harus berbuat apa, untuk itu maka peran BPOM dan YLKI sangat dibutuhkan sebagai pihak yang membela dan melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku perbuatan pelaku usaha yang mengedarkan produk him pengelupas kulit secara illegal mi dapat dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) UU no.8 th 1999 tentang Perlindungan Konsumen.pelaku usaha dapat dituntut secana pidana dengan Pasal 204 KHUP berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan menteri kesehatan RI no. 220/Men.Kes/per/X/1977 dan didalam Pasal 8 sampai Pasal 10 keputusan kepala BPOM No.HK.00.05.4.1745 tanggal 5 mei 2003 tentang kosmetik. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved