| Seiring pesatnya perkembangan dunia usaha di Indonesia, dan semakin ketatnya persaingan bisnis diantara pelaku usaha maka satu hal yang tidak dapat dihindari adalah adanya praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang secara langsung merugikan konsumen adalah kartel harga. Oleh karena itu ada dua hal pokok dalam kartel harga, pertama; kriteria perjanjian tergolong dalam kartel harga, kedua; penegakan hukum terhadap praktek kartel harga di Indonesia.Pelaku usaha tidak dapat berdalih bahwa perjanjian harga yang telah dibuat tidak tergolong ke dalam kartel harga, apabila perjanjian tersebut memenuhi ketentuan di dalam pasal 5 UU. No. 5 Tahun 1999. Dan berkaitan dengan penegakan hukum, maka ada tiga faktor yang mendukung hukum persaingan usaha di Indonesia dapat berlaku secara efektif terhadap praktek kartel harga yaitu pendekatan hukum yang digunakan, sanksi hukum yang dijatuhkan serta peran aktif dari KPPU.Sehingga dapat disimpulkan bahwa, perjanjian dapat dikatakan tergolong kedalam kartel harga ketika perjanjian tersebut memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 5 UU. No. 5. Tahun 1999. Kemudian, berkaitan dengan penegakan hukum terhadap praktek kartel harga maka dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha terhadap kartel harga dapat ditegakkan apabila ketiga faktor pendukungnya dapat berjalan secara sinergi. Dan hal ini terbukti dengan keluarnya putusan KPPU tentang kartel harga, seperti pada kasus Perdagangan Garam Ke Sumatera Utara. |