Pancasila, dasar falsafah negara, telah menjadi subyek perdebatan akademis dan politik
semenjak kelahirannya hingga mundumya Jenderal Soeharto sebagai presiden. Sebagian
akademisi memandang, Pancasila sebagai konsep kosong tanpa substansi (empty concept
without any substance) karena sifatnya sangat umum, mencampur adukkan ideologi
kapitalisme dan sosialisme, serta tidak menawarkan preskripsi, mekanisme untuk
mencapai tujuan (Morfit, 1981). Sebagian yang lain memandangnya sebagai rumah yang
humanis; rumah yang berKetuhanan yang Maha Esa, berperikemanusiaan, bersatu,
bermusyawarah dan berkeadilan sosial (Hefner, 1999).
Di arena politik, di kurun waktu tertentu, Pancasila menjadi ajang kontestasi
definisi yang keras dan, di kurun waktu yang lain, kekuasaan politik memonopoli definisi
Pancasila dan menggunakannya secara brutal untuk menetralisasi musuh-musuh
politiknya.
Dewasa ini, di era pasca Jenderal Soeharto, untuk pertama kali di zaman Indonesia
modern, Pancasila menghilang dari arena publik dan kini, sayup-sayup terdengar,
sebagian kelompok masyarakat merindukan kembalinya Pancasila. Kecenderungan
ekonomi, politik dan kemasyarakatan apa yang kini sedang terjadi sejalan dengan
menghilangnya Pancasila dari arena publik? Bagaimana kita membaca ulang Pancasila
ditengah arus demokrasi dan globalisasi? Mekanisme ekonomi, politik dan
kemasyarakatan apa yang dapat mendorong perkembangan kearah masyarakat yang
mendekati Pancasila?
Uraian berikut ini mengajukan pandangan bahwa Pancasila sebaiknya dipahami
sebagai sumber inspirasi sekaligus kompas atau arah negara-bangsa menuju masyarakat
adil-makmur dan berperikemanusiaan. Untuk menuju cita-cita tersebut, negara-bangsa
perlu membentuk seperangkat mekanisme atau tata politik, ekonomi dan sosial serta
lewat perkembangannya kita dapat menilai apakah keseluruhan mekanisme tersebut
sedang menuju atau justru menjauhi Pancasila. Dalam kaitan ini konsep modal sosial
berguna, bukan untuk menjelaskan Pancasila, melainkan untuk menjelaskan hubungan
institusional antar mekanisme tersebut secara umum dan hubungan antar kelompok
kewargaan (civic groups) secara khusus. |