Anda belum login :: 10 Jun 2025 14:14 WIB
Home
|
Logon
Hidden
»
Administration
»
Collection Detail
Detail
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2688 (Jul. 2007)
Bibliografi
Topik:
HUKUM
;
UNDANG-UNDANG
;
undang-undang
;
laporan keuangan
;
peraturan daerah
;
peraturan nasional
;
peraturan pemerintah
;
berita
;
warta
;
W80
Bahasa:
(ID )
ISSN:
2089-7588
Year::
2007
Bulan:
07
Edisi:
26 Jul 2007
Penerbit:
Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis:
Bulletin/Magazine
[
Lihat daftar eksemplar jurnal
Warta Perundang-undangan
]
Ketersediaan
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Nomor Panggil:
WW41.49
Non-tandon:
1 (dapat dipinjam: 0)
Tandon:
tidak ada
Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
Investor Masih Pertanyakan Daya Tarik Jalan Tol
, halaman SKETSA-1
Persiapan Pemilu 2009 Berlomba dengan Waktu
, halaman NAS-1
Amendemen Tetap Prioritas Utama DPD
, halaman NAS-3
Perlu Tata Niaga Baru untuk Industri Penyamaan Kulit
, halaman EKU-1
Mendag: PP Fasilitas PPh Kemungkinan diamandemen
, halaman EKU-1
BI-KADIN Bentuk FKKBI untuk Perkuat Perekonomian Nasional
, halaman EKU-2
16 Perda Sumbar dibatalkan Mendagri
, halaman DAKOTA-1
Pendidikan Kewarganegaraan Dasar Pengembangan Sistem Politik Demokratis
, halaman DAKOTA-1
DPRD Bojonegoro Desak Pemkab Revisi Perda Reklame
, halaman DAKOTA-2
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007)
, halaman A1-A2
Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007)
, halaman A3-A4
Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia (Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 27/M-DAG/6/2007 dan Nomor: PB.01/MEN/2007 tanggal 29 Juni 2007)
, halaman H1-H3
Penjelasan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-24/PJ/2007 tanggal 18 Juni 2007)
, halaman I-1
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Malaria (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 042/MENKES/SK/1/2007 tanggal 15 Januari 2007)
, halaman V1-V16
Perkeretaapian (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 25 April 2007)
, halaman 1A1-1A17
Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan
Konversi Metadata
Kembali
Process time: 0.0625 second(s)