Anda belum login :: 10 Jun 2025 14:14 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2688 (Jul. 2007)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 07    Edisi: 26 Jul 2007    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.49
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Investor Masih Pertanyakan Daya Tarik Jalan Tol, halaman SKETSA-1
  2. Persiapan Pemilu 2009 Berlomba dengan Waktu, halaman NAS-1
  3. Amendemen Tetap Prioritas Utama DPD, halaman NAS-3
  4. Perlu Tata Niaga Baru untuk Industri Penyamaan Kulit, halaman EKU-1
  5. Mendag: PP Fasilitas PPh Kemungkinan diamandemen, halaman EKU-1
  6. BI-KADIN Bentuk FKKBI untuk Perkuat Perekonomian Nasional, halaman EKU-2
  7. 16 Perda Sumbar dibatalkan Mendagri, halaman DAKOTA-1
  8. Pendidikan Kewarganegaraan Dasar Pengembangan Sistem Politik Demokratis, halaman DAKOTA-1
  9. DPRD Bojonegoro Desak Pemkab Revisi Perda Reklame, halaman DAKOTA-2
  10. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007), halaman A1-A2
  11. Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007), halaman A3-A4
  12. Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia (Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 27/M-DAG/6/2007 dan Nomor: PB.01/MEN/2007 tanggal 29 Juni 2007), halaman H1-H3
  13. Penjelasan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-24/PJ/2007 tanggal 18 Juni 2007), halaman I-1
  14. Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Malaria (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 042/MENKES/SK/1/2007 tanggal 15 Januari 2007), halaman V1-V16
  15. Perkeretaapian (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 25 April 2007), halaman 1A1-1A17

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.0625 second(s)