Anda belum login :: 10 Jun 2025 08:11 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2686 (Jul. 2007)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 07    Edisi: 19 Jul 2007    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.49
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Giliran Indonesia Belajar KB dari China, halaman SKETSA - 1
  2. Pemerintah Usulkan Tak Ada Penggabungan Partai yang Tak Lolos ET, halaman NAS - 1
  3. RUU Keterbukaan Informasi Publik Harus Cakup Keterbukaan Sektor Pendidikan , halaman NAS - 2
  4. Pemerintah Harus Rumuskan Kebijakan Perdagangan yang Perhatikan Kepentingan Nasional, halaman EKU - 1
  5. Presiden Ajak Publik Kembangkan Ekonomi Kreatif , halaman EKU - 1
  6. Proggggram obat murah, Pelaksanaannya Tidak Mudah , halaman DAKOTA - 1
  7. Raperda Pengendalian Pencemaran Udara di DIY Disahkan, halaman DAKOTA - 1
  8. Perlu Strategi Tanggulangi Bencana Alam, halaman DAKOTA - 3
  9. Pemerintah Tetapkan Norma dan Standar Izin Investasi, halaman DAKOTA - 3
  10. APPSI : Kebijakan Khusus Penanganan Korupsi untuk Menjaga Citra Pemerintah , halaman DAKOTA - 4
  11. Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2007 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007) , halaman A1 - A5
  12. Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan (Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 tanggal 6 Juni 2007), halaman B1 - B4
  13. Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007), halaman B5 - B9
  14. Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007), halaman B10 - B24
  15. Pembentukan Kabupaten Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur(Undang - undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007) , halaman 1A1 - 1A11

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.09375 second(s)