Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2675 (Jun. 2007) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 06    Edisi: 12 Jun 2007     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.47 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Dari Yogyakarta Demi Pancasila, halaman SKETSA-1 KPK Ingatkan Menkumham Percepat RUU Pengadilan Tipikor, halaman NAS-1 Perlu Perlindungan Hukum Terhadap Penggunmn Pengetahuan Tradisional, halaman NAS-1 Agung: Depdiknas dan Depag Harus Siapkan Diri, halaman NAS-2 Mitra atau Pesaingkah China di Sektor Konstruksi?, halaman EKU-1 LK tak Wajibkan “Rating” dalam Penerbitan Obligasi Daerah, halaman EKU-2 Pemkot Gorontalo Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum, halaman DAKOTA-1 Perda Perlindungan Penyandang Cacat di Jabar Masih Disosialisasikan, halaman DAKOTA-1 Aset Daerah Dioptimalkan untuk Tingkatkan PAD, halaman DAKOTA-2 perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, g1 - g14 dan pegawai tidak tetap (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tanggal 25 April 2007), halaman G1-G14 Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon Serta Memproduksi Barang yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 33/M-IND/PER/4/2007 tanggal 17 April 2007), halaman H1-H4 Biaya Pelaksanaan dan Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-13/PJ.01/2007 tanggal 26 April 2007), halaman I1-I7 Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007), halaman 1A1-1A10 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (agreement between the government of the republic of indo¬nesia and the government of the socialist republic of vietnam concerning the delimitation of the continental shelf boundary, 2003) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tanggat 15 Maret 2007), halaman 1A11-1A16  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved