Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2673 (Jun. 2007) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 06    Edisi: 5 Jun 2007     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.47 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Kajian Akademis Dulu, Baru Bahas Pajak Progresif Otomotif , halaman SKETSA-1 DPR Pertanyakan "Leading Sector" Wilayah Perbatasan, halaman NAS-1 DPR : Akhir 2007 Harusnya Jadi Batas Akhir Pemekaran, halaman NAS-1 Presiden Minta Komunikasi Antar Serikat Pekerja Indonesia dan Negara Lain Terus, halaman NAS-2 Keputusan MK Soal Anggaran Pendidikan Tidak Pengaruhi Penyusunan RAPBN 2008, halaman EKU-1 Dekopin Dorong Kerjasama Koperasi Antar Negara, halaman EKU-1 36 Perda di Barut Tidak Sesuai Lagi, halaman DAKOTA-1 Perda Utamakan Kepentingan Masyrakat, halaman DAKOTA-1 Sumbar Akan Rampungkan Perda Penanggulangan Bencana, halaman DAKOTA-2 Pemprop Sulut Harus Membentuk Perda Tata Niaga Cengkih, halaman DAKOTA-3 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 Tanggal 1 Mei 2007), halaman A1-A4 Pengesahan Aggrement on Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments of The Member Countries of The Association of Southeast Asian Nations and The Republic of Korea (Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Pesetujuan Kerangka Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tanggal 28 Maret 2007), halaman B1-B9 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tanggal 30 April 2007), halaman D1-D5 Tata Cara Penyelenggaraan Pembukaan Dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2007 Tanggal 2 Mei 2007), halaman G1-G7 Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/MENHUT-II/2006 Tentang Lembaga Konservasi (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/MENHUT-II/2007 Tanggal 22 Januari 2007), halaman L1-L2 Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tanggal 19 April 2007) (Sambungan WPU Nomor 2672/Kamis, 31 Mei 2007), halaman 1A1-1A16  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved