Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2667 (May 2007) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 05    Edisi: 15 Mei 2007     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.46 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Berharap Perlindungan dari Ketidakpastian Regulasi Pemerintah, halaman SKETSA-1 Kepala Daerah Harus Kantongi Izin Pemerintah Jika ke Luar Negeri, halaman NAS-1 DPR: UN Bertentangan Dengan UU Sisdiknas, halaman NAS-1 Masyarakat Minta Lahannya Dijadikan HTR, halaman EKU-1 Pelaku Bisnis Belum Banyak Manfaatkan Varietas Benih Bawang Deptan, halaman EKU-1 DPRD Lampung Agendakan Pembahasan Revisi Perda RTRW, halaman DAKOTA-1 Rumusan Keistimewaan DIY Belum Pernah Diatur Khusus Dalam UU, halaman DAKOTA-1 Menkum dan HAM Harus Undang-undangkan KUHP, halaman DAKOTA-2 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tanggal 18 April 2007), halaman A1-A3 Penangan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza) (Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tanggal 12 Februari 2007), halaman C-1 Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2007 (Peraturan Menteri Keuangang Nomor39/PMK.07/2007 Tanggal 13 April 2007), halaman G1-G8 Penegasan Pemotongan PPh Pasal 21 Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Anggota Kepanitiaan Sehubungan Dengan Pemilihan Umum Atau Pemilihan Kepala Daerah (Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-02/PJ.03/2007 Tanggal 16 April 2007), halaman I1-I2 Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 Tanggal 2 Januari 2007), halaman 1A1-1A11 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tanggal 19 April 2007), halaman 1A1-1A  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved