Detail Perjanjian Kredit Dalam Konteks Pembiayaan Proyek (Project Financing) Suatu Studi Kasus Pada Perjanjian Kredit Dalam Proyek Pembangunan Fasilitas Penghancur Dan Penanganan Batubara (Coal Crusher and Handling Facility) Bibliografi Author: Surya, Irma Hadi ; Karnadi, M.C. Joyce (Advisor) Topik: Perjanjian Kredit; Pembiayaan Proyek (Project Financing); Studi Kasus; Proyek Pembangunan Fasilitas Penghancur Dan Penanganan Batubara (Coal Crusher and Handling Facility); Hukum Ekonomi dan Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Irma Hadi Surya's Undergraduate Theses.pdf (404.51KB; 30 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2155 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Dalam skripsi ini penulis mengambil contoh studi kasus dari perjanjian kredit dalam konteks pembiayaan proyek pembangunan fasilitas penghancur dan penanganan batubara swasta di Indonesia. Dalam perjanjian kredit ini terdapat beberapa permasalahan antara lain mengenai (i) kedudukan perjanjian kredit yang menggunakan hukum Inggris sebagai governing law ditinjau dari sudut pandang hukum Indonesia; (ii) kedudukan jaminan kebendaan berkaitan dengan perjanjian kredit yang menggunakan hukum Inggris tersebut dalam hal debitur berada dalam keadaan wanprestasi (default); dan (iii) pengadilan yang berwenang memutus sengketa/perselisihan di antara para pihak berkaitan dengan adanya governing law and jurisdiction tertentu dalam perjanjian kredit. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pihak berkaitan dengan perjanjian kredit dan studi perpustakaan yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan (i) hukum Indonesia tidak membatasi atau melarang para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian untuk melakukan pemilihan hukum yang paling sesuai dalam mengatur perjanjian yang telah mereka tandatangani sepanjang hukum yang dipilih tersebut memiliki relevansi atau keterkaitan dengan perjanjian dan para pihak yang terikat di dalamnya; (ii) apabila debitur telah dinyatakan wanprestasi atau cidera janji di dalam perjanjian kredit, maka berdasarkan Undang-undang Fidusia kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan (iii) berkaitan dengan governing law and jurisdiction dalam perjanjian kredit yang menetapkan pengadilan di Inggris memiliki kewenangan secara non-eksklusif untuk menyelesaikan segala sengketa maka penulis berpendapat pengadilan yang berwenang memutus sengketa/perselisihan diantara para pihak adalah pengadilan di tempat di mana putusan tersebut hendak dilaksanakan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved