Detail Analisa Yuridis Kepemilikan Harta Dalam Perjanjian Pranikah Pada Perkawinan Campuran Bibliografi Author: Yuniarti, Aditya ; Basuki, Zulfa Djoko (Advisor) Topik: perjanjian pranikah Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Aditya Yuniarti's 1 Undergraduated Theses.pdf (6.19MB; 50 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2131 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Suatu perkawinan akan membawa akibat hukum tertentu kepada para pihak yang melakukannya. Adapun akibat hukum pada perkawinan campuran berkaitan dengan kewarganegaraan pasangan/pihak yang bersangkutan sendiri, kewarganegaraan anak dan kepemilikan harta dalam perkawinan. Hal kewarganegaraan tersebut akan mempengaruhi kepemilikan harta benda di dalam perkawinan, terutama dalam hal kepemilikan benda tak bergerak sebab Hukum Indonesia menentukan bahwa benda tak bergerak di Indonesia hanya dapat dimiliki oleh WNI. WNI yang menikah dengan WNA pada umumnya kesulitan untuk memiliki benda tak bergerak seperti tanah dan atau rumah dengan status hak milik. Hal ini dikarenakan UU Perkawinan Indonesia mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dimana kedua belah pihak memiliki hak yang sama atasnya sedangkan Hukum Agraria Indonesia menegaskan bahwa WNA tidak dapat memiliki tanah dan bangunan dengan status hak milik. Permasalahan lain yang mungkin terjadi dalam suatu perkawinan misalnya bila salah satu pihak berhutang pada pihak ketiga dan saat jatuh tempo tidak dapat membayar, karena harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka harta istri/suami dapat turut disita untuk melunasi hutang tersebut meski bukan ia yang berhutang.Untuk mengatasi hal semacam ini, tidak jarang pasangan WNI dan WNA yang akan melangsungkan perkawinan membuat perjanjian pranikah mengenai pengaturan harta benda selama perkawinan, seperti yang dilakukan oleh Tn. J.J.H. Schaap dan Ny. Kastinah M. S. yang membuat perjanjian pranikah yang antara lain mengenai tidak terjadi percampuran harta selama perkawinan. Adapun pengaturan di dalam perjanjian pranikah tidak boleh bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved