Detail Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Sudut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bibliografi Author: Hapsari, Faradina ; Basuki, Zulfa Djoko (Advisor) Topik: Hukum Perkawinan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Faradina Hapsari's Undergraduate Theses.pdf (182.99KB; 83 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2124 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal. Hukum perkawinan memerlukan suatu aturan hukum yang pasti agar tidak terjadi perbedaan pandangan mengenai pengertian perkawinan. Salah satu hal utama yang harus diperhatikan adalah mengenai pencatatan perkawinan. Perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka perkawinan itu tidak mempunyai kepastian hukum dan juga akan mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang terikat di dalam perkawinan. Perkawinan yang yang hanya dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tetapi tidak di catatkan kepada Pejabat Pencatat Nikah di kenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak di catatkan bagi perempuan adalah ia tidak dianggap sebagai isteri yang sah dan tidak berhak atas harta gono-gini. Dampak bagi anak adalah anak tersebut akan dianggap sebagai anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved