Anda belum login :: 21 Jul 2025 10:06 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2657 (Apr. 2007)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 04    Edisi: 10 Apr 2007    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.45
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Inpres 5/2005, Macan Kertas yang tak Tegas, halaman SKETSA-1
  2. UU Penanaman Modal Baru, Sebanding?, halaman SKETSA-3
  3. Mewujudkan Tata Ruang Republik Lebih Berdaya Guna, halaman NAS-1
  4. Semua Kegiatan Usaha di Kutim Wajib Berwawasan Lingkungan, halaman NAS-2
  5. Dunia Usaha Nantikan Kesaktian UU Penanaman Modal, halaman EKU-1
  6. UU Penanaman Modal Akomodir Koperasi dan UKM, halaman EKU-2
  7. Investor Asing Minati Kutai Timur, halaman EKU-3
  8. Pemerintah Tetapkan 12 PTN Untuk Sertifikasi Guru dan Dosen, halaman DAKOTA-1
  9. Instrumen Hukum Belum Lengkap, Sulit Proses Pelaku Eksploitasi Anak, halaman DAKOTA-1
  10. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Peraturan Pemerintah Ripublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tanggal 15 Pebruari 2007), halaman A1-A15
  11. Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-Obat Anti Retroviral (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tanggal 20 Maret 2007), halaman B-1
  12. Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tanggal, 11 Januari 2007), halaman D1-D6
  13. Penetapan Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Departemen Kehutanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.05/2007 Tanggal 1 Maret 2007), halaman G1-G2
  14. Penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2007 (Peraturan Walikota Kendari Nomor 1884.1 Tahun 2004 Tanggal 1 Desember 2006), halaman KDI1-3
  15. Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 29 Desember 2006) (Sambungan WPU Nomor: 2656/Kamis, 05 April 2007), halaman 1A1-1A16

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.09375 second(s)