Anda belum login :: 16 Apr 2025 22:49 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2655 (Apr. 2007)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 04    Edisi: 3 Apr 2007    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.45
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Kaum Marjinal dan Dilema Imparsialitas Komnas HAM, halaman SKETSA-1
  2. Agung Laksono: Telaah Kembali Pelaksanaan Pengunduran Diri Incumbent, halaman NAS-1
  3. Pelayanan Rendah karena Aparatur Kurang Pahami Tugasnya sebagai Pelayan Masyarakat, halaman NAS-1
  4. Pemda Dikasih Waktu Tiga Tahun Sesuaikan Perda Setelah RUU Tata Ruang Berlaku, halaman NAS-2
  5. Merangsang Kredit bagi UMKM, halaman EKU-1
  6. Efektifkah Rencana Pelonggaran Pemberian Kredit oleh BI, halaman EKU-3
  7. Pengamat RUU Parpol Baik untuk Seleksi OPP, halaman DAKOTA-1
  8. DPRD Kota Bandarlampung Sahkan Enam Raperda jadi Perda, halaman DAKOTA-1
  9. DIY Masih belum Miliki UUK Hingga Tahun 2008, halaman DAKOTA-2
  10. Tarik Menarik Draft Amandemen UU Pemilu Luar Biasa, halaman DAKOTA-2
  11. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tanggal 15 Desember 2006)(Sambungan WPU Nomor: 2654/Kamis, 29 Maret 2007), halaman A1-A9
  12. Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tanggal 10 Januari 2007) , halaman A10-A12
  13. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tanggal 10 Januari 2007), halaman A13-A15
  14. Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2007 tanggal 14 Pebruari 2007), halaman G1-G8
  15. Verikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik (Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007), halaman H1-H3
  16. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah (Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007), halaman I1-I13
  17. Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 (Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2006 tanggal 9 Nopember 2006), halaman SULTENG1-2

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.0625 second(s)