| Skripsi ini mempunyai perumusan masalah tentang apa sajakah pengaruh globalisasi terhadap reformasi hukum di sektor Migas serta apakah reformasi tersebut telah sesuai dengan Hukum Nasional yang belandaskan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945?. Pengaruh globalisasi yang membawa perubahan terhadap pengaturan perminyakan dan gas bumi adalah globalisasi ekonomi yang menuntut adanya transparansi dalam dunia usaha yang bermakna keterbukaan dan globalisasi hukum yang bersumber dari perjanjian-perjanjian Internasional ataupun kontrak-kontrak Internasional,serta faktor-faktor lainnya seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 yang tidak mewakili kepentingan rakyat dalam menghadapi globalisasi khususnya hal-hal yang berkaitan dengan investasi, tenaga kerja dalam bidang Migas, lindung lingkungan serta kepentingan rakyat setempat dalam mendapatkan bagian pendapatan dari sektor Migas untuk mencapai kemakmuran. Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 kurang menjawab tantangan globalisasi karena 4 hal yaitu mekanisme perolehan usaha yang sentralistik, konsepsi pelaksanaan pemegang kuasa pertambangan, sifat usaha yang monopolistik serta tujuan usaha yang sarat dengan misi sosial. Sementara itu UU yang lama dalam pelaksanaannya juga tidak sesuai dengan landasan filosofisnya yaitu Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” dan dalam pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” Serta penyebab lain yang mengharuskan adanya suatu perubahan peraturan dalam sektor minyak dan gas bumi seperti:krisis ekonomi, privatisasi badan usaha milik negara dan reformasi hukum yang didorong oleh politik hukum nasional. Dalam langkah reformasi maka dibuatlah suatu peraturan yang menjawab tantangan untuk berglobalisasi, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan esensi pengaturan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 ini sudah meletakkan dasar-dasar kebijakan dalam sektor minyak dan gas bumi, oleh karena itu UU ini sudah sesuai dengan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945. |