Jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK).  

Oleh:

Hapsari T., Dwi ; Sari H., Puti

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan vol. 17 no. 01 (2007), page 09.
Topik: JPK; Sosial Ekonomi
Fulltext: M45 Vol 17, No 1 Mar (2007) p9.PDF (551.54KB)

Ketersediaan

Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: M45 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk
Perpustakaan FK Nomor Panggil: M32.K.01 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk

Isi artikel

Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) di Indonesia dinilai masih rendah, di samping data tentang kepesertaan JPK tersebut masih sulit didapat. Masalah tersebut dapat diatasi dengan menggunakan data hasil survai Sosial Ekonomi Nasional (susenas) untuk memberikan gambaran JPK di masyarakat menurut provinsi dan status ekonomi. JPK menurut Susenas 2004 dibagi menjadi 7 jenis yaitu Askes, Astek/Jamsostek, Penggantian oleh perusahaan/kantor, JPKM, Dana sehat, Kartu sehat, dan asuransi lainnya termasuk di dalamnya surat keterangan dari Lurah/Kades. Kepemilikan salah satu dari jenis tersebut dianggap mewakili kepesertaan JPK. Hasil menunjkan kepemilikan JPk di kalangan masyarakt masih rendah (20,6%), dimana menurut jenisnya kepesertaan tertinggi adalah jenis Kartu sehat (8,5%). Secara keseluruhan cakupan JPK tertinggi di Provinsi NAD, NTT, dan NTB. Persentase tertinggi jenis kepemilikan JPK jenis Kartu sehat berada di Provinsi NAD (28,8%). Cakupan Kartu sehat mengalami peningkatan dari 6% (2001) menjadi 9% (2004). Hanya 43 persen penduduk kelompok miskin yang tercakup kartu sehat. Indikasi salah sasaran dalam pendistribusian KArtu sehat ditandai dengan adanya 27% rumah tangga mampu (kelompok kuintile 4 dan 5) yang menerima kartu sehat, dibandingkan kelompok termiskin (kuintile 1) yang menerima kartu sehat hanya 29%. Berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, sebagian besar peserta JPK adalah penduduk yang tinggal di perkotaan, pendidikan SLTA keatas dan pada strata ekonomi mampu, sebaliknya sebagian besar peserta Kartu Sehat adalah penduduk yang tinggal di perdesaan, berpendidikan rendah, dan dari kelompok miskin. Saran yang diajukan dalam kajian ini adalah pentingnya peta masyarakat miskin yang tepat dan akurat, untuk menghindari kesalahan dalam pendistribusian kartu sehat di masa yang akan datang.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali