Anda belum login :: 09 Jun 2025 11:37 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2552 (Mar. 2006)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2006    Bulan: 03    Edisi: 30 Maret 2006    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.32
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
  • Perpustakaan PKPM
    • Nomor Panggil: W 80
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Dewan HAM PBB jangan sekadar formalitas reformasi., halaman SKETSA-1
  2. MK: sebagian UU nomor 13 tahun 2005 bertentangan dengan UUD 1945., halaman NAS-1
  3. Kadin serukan elit politik bersatu ciptakan ketenangan berusaha., halaman NAS-1
  4. Investasi butuh perbaikan pada peraturan perundangan ketenagakerjaan., halaman EKU-1
  5. Pemerintah butuh tambahan anggaran Rp 41,6 triliun untuk pendidikan., halaman EKU-1
  6. BI mengharapkan amandemen UU peradilan agama harus direvisi., halaman EKU-2
  7. DPRD Kalbar desak pemerintah segera terbitkan Kepres perbatasan., halaman DAKOTA-1
  8. DKI harus kerjasama dengan kota sekitar apabila ingin jadi megapolitan., halaman DAKOTA-1
  9. Tata cara pengadaan pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri (peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2006 tanggal 30 Januari 2006)., halaman A-1
  10. Komite nasional pengendalian flu burung (avian influenza) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza (peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2006 tanggal 13 Maret 2006)., halaman B-1
  11. Kenaikan harga dasar hasil tembakau (peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 16/PMK.04/2006 tanggal 1 Maret 2006)., halaman G-1
  12. Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 43/PMK.04/2005 tentang penetapan harga dasar dan tarif cukai hasil tembakau (peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.04/2006 tanggal 1 Maret 2006)., halaman G-2
  13. Peningkatan pengawasan pemakaian instalasi pipa bertenaga (surat edaran menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia nomor: SE.02/MEN/DJPPK/II/2006 tanggal 13 Pebruari 2006)., halaman R-1
  14. Rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi Kalimantan Tengah tahun 2006-2025 (peraturan daerah provinsi Kalimantan tengah nomor 12 tahun 2005 tanggal 15 Nopember 2005)., halaman KALTENG-1
  15. Penerbitan dan pengendalian hutan produksi di propinsi Jawa Timur (peraturan daerah propinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2005 tanggal 26 April 2005)., halaman JATIM-1

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.171875 second(s)