Anda belum login :: 16 Apr 2025 22:48 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2546 (Mar. 2006)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2006    Bulan: 03    Edisi: 09 Maret 2006    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.31
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
  • Perpustakaan PKPM
    • Nomor Panggil: W 80
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Kisah sedih anak Indonesia akankah berakhir?, halaman SKETSA-1
  2. RI dukung UU yang berpihak pada perempuan., halaman NAS-1
  3. Oka: pembentuk UU harus cermat dalam persiapkan RUU., halaman NAS-1
  4. Pekerja kembali tegaskan tolak revisi UU ketenagakerjaan., halaman NAS-2
  5. Industri dapat tambahan keringanan BM jika gunakan mesin lokal., halaman EKU-1
  6. Perpres pengaturan pasar modern disesuaikan dengan RUU investasi., halaman EKU-1
  7. Presiden sudah tandatangani inpres paket kebijakan investasi., halaman EKU-1
  8. Pansus DPR-RI cari masukan RUU kepabeanan., halaman DAKOTA-1
  9. Hukum diciptakan tidak hanya bikin Undang-Undang., halaman DAKOTA-1
  10. Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 2005 tanggal 28 Oktober 2005)., halaman A-1
  11. Pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran badan usaha milik negara (peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 2005)., halaman A-8
  12. Keanggotaan dewan pertimbangan otonomi daerah dari unsur perwakilan pemerintah daerah, pakar otonomi daerah dan pakar keuangan (peraturan menteri dalam negeri nomor 30 tahun 2005 tanggal 26 Juli 2005)., halaman D-1
  13. Tata cara pengajuan tagihan dan pembayaran simpanan nasabah bank perkreditan rakyat (peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 06/PMK.05/2006 tanggal 15 Februari 2006)., halaman G-1
  14. Pelayanan pita cukai dalam rangka pergantian tahun anggaran 2005 dan tahun anggaran 2006 (surat edaran direktur jenderal bea dan cukai nomor: SE-34/BC/2005 tanggal 02 Desember 2005)., halaman G-4
  15. Pemeriksaan fisik pabrik hasil tembakau (surat edaran direktur jenderal bea dan cukai nomor SE-08/BC/2006 tanggal 30 Januari 2006)., halaman G-3

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.0625 second(s)