Anda belum login :: 07 May 2025 07:37 WIB
Home
|
Logon
Hidden
»
Administration
»
Collection Detail
Detail
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2545 (Mar. 2006)
Bibliografi
Topik:
HUKUM
;
UNDANG-UNDANG
;
undang-undang
;
laporan keuangan
;
peraturan daerah
;
peraturan nasional
;
peraturan pemerintah
;
berita
;
warta
;
W80
Bahasa:
(ID )
ISSN:
2089-7588
Year::
2006
Bulan:
03
Edisi:
07 Maret 2006
Penerbit:
Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis:
Bulletin/Magazine
[
Lihat daftar eksemplar jurnal
Warta Perundang-undangan
]
Ketersediaan
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Nomor Panggil:
WW41.31
Non-tandon:
1 (dapat dipinjam: 0)
Tandon:
tidak ada
Lihat Detail Induk
Perpustakaan PKPM
Nomor Panggil:
W 80
Non-tandon:
1 (dapat dipinjam: 0)
Tandon:
tidak ada
Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
Akankah asing berinvestasi di Indonesia.
, halaman SKETSA-1
Peraturan bersama dua menteri tetap akan disahkan.
, halaman NAS-1
Menkominfo: KUHP berlaku bagi siapa saja termasuk insan pers.
, halaman NAS-1
PBB minta pemerintah berantas illegal logging.
, halaman EKU-1
Sutiyoso: saya ingin UU megapolitan selesai 2006.
, halaman DAKOTA-1
Pengelolaan keuangan daerah (peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 205 tanggal 9 Desember 2005): sambungan WPU 2544/Kamis, 02 Maret 2006).
, halaman A-1
Perubahan nama kabupaten Polewali Mamasa menjadi kabupaten Polewali Mandar (peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005).
, halaman A-17
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (peraturan presiden Republik Indonesia nomor 75 tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005).
, halaman B-1
Petunjuk teknis pelaksanaan tugas dewan pertimbangan otonomi daerah (peraturan menteri dalam negeri nomor 31 tahun 2005 tanggal 26 Juli 2005).
, halaman D-1
Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 31/PMK.07/2005 tanggal 18 Januari 2006.
, halaman G-1
Ketentuan ekspor produk industri kehutanan (peraturan menteri perdagangan R.I. nomor 02/M-Dag/Per/2/2006 tanggal 2 Februari 2006.
, halaman H-1
Nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 6 Maret sampai dengan 12 Maret 2006 (keputusan menteri keuangan Republik Indonesia nomor: 127/KM.1/2006 tanggal 6 Maret 2006).
, halaman XG-1
Menkominfo: ada peluang menurunkan tarif telepon.
, halaman EKU-2
Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan
Konversi Metadata
Kembali
Process time: 0.09375 second(s)