Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2537 (Feb. 2006) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2006    Bulan: 02    Edisi: 07 Februari 2006     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.29 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: W 80 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini RUU baru untuk atasi kejahatan transnasional., halaman SKETSA-1 Kekacauan sistim hukum Indonesia lebih merugikan daerah., halaman NAS-1 Pengakuan negara terhadap hukum adat masih "sebelah mata", halaman NAS-2 BI tertibkan paket kebijakan perbankan., halaman EKU-1 Investor asing pertanyakan FTZ Batam., halaman EKU-1 Tarif cukai rokok diminta tidak naik., halaman EKU-2 Pengelolaan SDA masih abaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup., halaman DAKOTA-1 Depkes tolak sertifikasi bebas formalin ke pemda., halaman DAKOTA-1 Penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan (peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 52 tahun 2005): sambungan WPU no. 2536/Kamis, 02-02-2006)., halaman A-1 Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 92/PMK.02/2005 tentang penetapan jenis barang ekspor tertentu dan besaran tarif pungutan ekspor (peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2005 tanggal 23 Desember 2005)., halaman G-1 penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2003 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977..., halaman B-1 Penetapan jenis barang ekspor tertentu dan besaran tarif pungutan ekspor (surat edaran direktur jenderal bea dan cukai nomor: SE-02/BC/2006 tanggal 12 Januari 2006)., halaman I-1 Penetapan upah minimum [rovinsi dan upah minimun sektoral provinsi Sulawesi Tenggara (peraturan gubernur Sulawesi Tenggara nomor 403 tahun 2005 tanggal 10 Nopember 2005)., halaman T/Sultra-1  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved