Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2536 (Feb. 2006) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2006    Bulan: 02    Edisi: 02 Februari 2006     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.29 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: W 80 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Penyelesaian kasus pilkada Depok pantas ditiru., halaman SKETSA-1 RUU bantuan timbal balik dalam masalah pidana disetujui., halaman NAS-1 Presiden akan revisi Perpres no.36/2005., halaman NAS-1 Perpres pasar modern akan batasi asing miliki toko atau pasar modern skala menengah., halaman EKU-1 Pemerintah pusat agar kembalikan kewenangan kepada derah dalam pelayanan investasi., halaman EKU-1 Komoditi ekspor Jambi harus disertifikasi., halaman DAKOTA-1 Perda lingkungan hidup mendesak disusun., halaman DAKOTA-1 Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik negara (peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005)., halaman A-1 Penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan (peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 52 tahun 2005 )., halaman A-11 Pencabutan keputusan presiden nomor 36 tahun 1979 tentang pengadaan besi baja (peraturan presiden Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005)., halaman B-1 Kegiatan desiminasi dan sosialisasi nilai-nilai wawasan kebangsaan bagi pondok pesantren (instruksi menteri dalam negeri nomor: 8 tahun 2005 tanggal 15 Nopember 2005)., halaman D-1 Penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan (peraturan menteri keuangan nomor: 138/PMK.03/2005 tanggal 30 Desember 2005)., halaman G-1 Ketentuan impor kendaraan bermotor bukan baru (peraturan menteri perdagangan RI nomor 38/M-dag/Per/12/2005 tanggal 29 Desember 2005)., halaman H-1 Penetapan tanggal 24 September sebagai hari jadi provinsi Kepulauan Riau (peraturan daerah provinsi Kepulauan Riau nomor 4 tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005)., halaman RIAU-1 Upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2006 (keputusan gubernur Jawa Barat nomor: 561/Kep.1253-Bangsos/2005 tanggal 21 Nopember 2005)., halaman JABAR-1  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved