Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2531 (Jan. 2006) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2006    Bulan: 01    Edisi: 17 Januari 2006     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.29 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: W 80 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Media dan penegakan hukum., halaman SKETSA-1 Kedudukan hukum pemohonan uji materiil UU KY dinilai tidak tepat., halaman NAS-1 UU bencana alam perlu segera direalisasikan., halaman NAS-1 BAPPENAS usulkan UU pembatasan utang pemerintah., halaman EKU-1 Menkeu akui mekanisme "cash-flow" pemerintah harus diperbaiki., halaman EKU-1 Jangan paksakan penyelesaian ijb dengan perpu., halaman DAKOTA-1 Komisi IV DPR-RI puji sultra terkait adanya perda no 10/2005., halaman DAKOTA-1 Hibah kepada daerah (peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005)., halaman A-1 Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar (peraturan presiden Republik Indonesia nomor 78 tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005)., halaman B-1 Pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2005 tanggal 16 Maret 2005)., halaman D-1 Pemberantasan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia (instruksi menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2005 tanggal 27 April 2005)., halaman D-8 Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor paracetamol (peraturan menteri keuangan nomor 103/PMK.010/2005 tanggal 25 Oktober 2005)., halaman G-1 Penetapan upah minimum kota (umk) kota Pontianak tahun 2006 (keputusan gubernur Kalimantan Barat nomor 429 tahun 2005 tanggal 25 Nopember 2005)., halaman KALBAR-1 Nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 16 Januari sampai dengan 22 Januari 2006 (keputusan menteri keuangan Republik Indonesia nomor: 589/KM. 1/2006 tanggal 16 Januari 2006)., halaman XG-1 Pengesahan international covenant on civil and political rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik): (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005 tanggal 28 Oktober 2005)., halaman 1A-1  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved