Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2530 (Jan. 2006) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2006    Bulan: 01    Edisi: 12 Januari 2006     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.28 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: W 80 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Pasar modal diharap masih menjadi ladang investasi dan sumber pendanaan yang menguntungkan., halaman SKETSA-1 Sanksi pidana belum dapat dijadikan shock terapi kejahatan korupsi., halaman NAS-1 BPOM diminta lebih fokus pada pengawasan., halaman NAS-1 Pemerintah bentuk tim monitoring pelaksanaan proyek bantuan LN., halaman EKU-1 Pemerintah harus lebih fokus pada sektor migas., halaman EJU-1 Depag perlu buat ranperda implementasi nilai-nilai agama., halaman DAKOTA-1 DPR RI didesak revisi UU no.41 tahun 1999., halaman DAKOTA-1 Pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing (peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2005 tanggal 16 Nopember 2005), halaman A-1 Sistem informasi keuangan daerah (peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 56 tahun 2005 tanggal 9 Desember)., halaman A-3 Sekretariat jenderal komisi yudisial (peraturan presiden Republik Indonesia nomor 75 tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005)., halaman B-1 Putusan mahkamah konstitusi nomor 012/PUU-III/2005 (sambungan WPU no. 2529/Selasa, 10-01-2006)., halaman MK-1 Pengakhiran tugas dan pembubaran unit pelaksana penjaminan pemerintah (peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 120/PMK.05/2005 tanggal 5 Desember 2005)., halaman G-1 Tata cara penyediaan, pencarian dan pertanggung jawaban dana untuk pengadaan cadangan beras pemerintah (peraturan menteri keuangan nomor 128/PMK.01/2005 tanggal 20 Desember 2005)., halaman G-4 Upah minimum propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2006 (keputusan gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 240/KEP/HK/2005 tanggal 11 Nopember 2005)., halaman NTT-1 Penetapan upah minimum provinsi (ump) tahun 2006 di provinsi Kepulauan Riau (keputusan gubernur Kepulauan Riau nomor 145 tahun 2005 tanggal 23 Nopember 2005)., halaman RIAU-1  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved