Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2529 (Jan. 2006) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2006    Bulan: 01    Edisi: 10 Januari 2006     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.28 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: W 80 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini UU baru dan upaya ciptakan iklim kondusif gaet investor., halaman SKETSA-1 Perlu segera keluarkan PP SJSN agar BLT lebih bermanfaat., halaman NAS-1 Pakar: perlu segera diselesaikan UU investasi yang baru., halaman NAS-1 Boediono: jangan harapkan penghapusan pajak sebagai stimulus ekonomi., halaman EKU-1 PPATK tengah siapkan draft RUU perubahan UU TPPU., halaman EKU-1 Investor ke Riau dilayayani satu atap., halaman DAKOTA-1 Perda partisipasi publik jadi "pr" walikota Bandar Lampung., halaman DAKOTA-1 Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah (peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 53 tahun 2005 tanggal 16 Nopember 2005)., halaman A-1 Pembentukan kejaksaan negeri Kasongan kejaksaan negeri Kuala Pembuang, kejaksaan negeri Sukamara, kejaksaan negeri Nanga Bulik, kejaksaan negeri Kuala Kurun, kejaksaan negeri Pulang Pisau, kejaksaan negeri Airmadidi dan kejaksaan negeri Tubei., halaman B-1 Putusan mahkamah konstitusi nomor 012/PUU-III/2005 (sambungan WPU no. 2528/kamis, 05-01-2006)., halaman MK-1 Penetapan alokasi dan daerah penerima dana penyesuaian murni tahun anggaran 2006 (peraturan menteri keuangan nomor 123/Pmk.02/2005 tanggal 12 Desember 2005), halaman G-1 Retribusi jasa pelayanan pengawasan dan sertifikasi mutu barang (peraturan daerah propinsi Sumatera Selatan nomor 4 tahun 2002 tanggal 29 Agustus 2002), halaman SUMSEL-1 Penetapan upah minimum provinsi (peraturan gubernur Bali nomor 32 tahun 2005 tanggal 27 Oktober 2005)., halaman BALI-1 Upah minimun kabupaten/kota., halaman BALI-2 Nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 9 Januari sampai dengan 15 Januari 2006 (keputusan menteri keuangan republik Indonesia nomor: 12/KM. 1/2006 tanggal 9 Januari 2006)., halaman XG-1  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved