Anda belum login :: 15 Jul 2025 13:45 WIB
Home
|
Logon
Hidden
»
Administration
»
Collection Detail
Detail
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2368 (Jun. 2004)
Bibliografi
Topik:
HUKUM
;
UNDANG-UNDANG
;
undang-undang
;
laporan keuangan
;
peraturan daerah
;
peraturan nasional
;
peraturan pemerintah
;
berita
;
warta
;
W80
Bahasa:
(ID )
ISSN:
2089-7588
Year::
2004
Bulan:
06
Edisi:
22 Juni 2004
Penerbit:
Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis:
Bulletin/Magazine
[
Lihat daftar eksemplar jurnal
Warta Perundang-undangan
]
Ketersediaan
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Nomor Panggil:
WW41.5
Non-tandon:
1 (dapat dipinjam: 0)
Tandon:
tidak ada
Lihat Detail Induk
Perpustakaan PKPM
Nomor Panggil:
W 80
Non-tandon:
1 (dapat dipinjam: 0)
Tandon:
tidak ada
Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
CAPRES HARUS PERHATIKAN PEMBANGUNAN PTEK
, halaman NAS -l
POLA PENGAMANAN BATAS NEGARA HARUS UTAMAKAN KEPENTINGAN NASIONAL
, halaman WAS - I
PENGAMAT: PENSAKRALAN PANCASILA HANYA BERSIFAT SEMU
, halaman NAS .2
PENGAMAT: UBAH KEBIJAKAN PEMERINTAH PRO KONSUMEN JADI PRO PRODUSEN
, halaman EKU .1
PASAR ALABIO PELOPOR KONSEP PEMBANGUNAN KEMITRMN
, halaman EKU -l
PEMKOT BENGKULU DIRIKAN BANK PESISIR
, halaman EKU .2
GPSP BALIKPAPAN IKUT MERANCANG UU PEMILU
, halaman DAKOTA - I
HAK BAGI PEMILIH Dl AMBON TIDAK TERBATAS PADA WILAYAH TEMPAT TINGGAL
, halaman DAKOTA.
PRESIDEN TERPILIH HARUS BERANI BUAT PERPU TENTANG KORUPSI
, halaman DAKOTA .2
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN2004 TENTANG PERUBAHAN AlAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADIL.ANUMUM (Sambungan WPU No. 2367IKamis, 17-06-2004)
, halaman IAI 1A4
PERUSAHMN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 10 Mel 2004)
, halaman Al . A16
PENGGUNAAN SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) UNTUK PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB/BC 3.0) (Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukal Nomor: SE-131BC12004Tanggal 11 Mel2004)
, halaman Cl .G2
TATACARAPENGGUNAAN FAKTUR PAJAKLAMAOLEH PENGUSAHAKENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor: SE-i 4IPJ/2004 tanggal 14Apr11 2004)
, halaman I -1
PENDAFTARANPESAWATTERBANG Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 37 Tahun 2004 Tanggal 25 Maret 2004)
, halaman P.1
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANMN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI Vi .Vl0 TINGKAT PROPINSI, KABUPATEN/KOTA SERTA RUMAH SAKIT (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 81/MENKESISK/112004 tanggal 13 Januari 2004) (Sambungan WPU No.2367/Kamis, 17-06-2004)
, halaman Vi .Vl0
PENAMBAJ-JANTITIK REKLAME Dl DALAM SARANADAN PRASARANAKOTAPEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA (KeputusanGubemurPropinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor4512004 tanggal 7Januan 2004)
, halaman T/DKII .2
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR. DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 21 JUNISAMPAI DENGAN TANGGAL 27 JUNI 2004 (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 257/KM.1/2004 Tanggal 21 Juni 2004)
, halaman XGI . XG2
Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan
Konversi Metadata
Kembali
Process time: 0.125 second(s)