Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2366 (Jun. 2004) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2004    Bulan: 06    Edisi: 15 Juni 2004     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.5 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: W 80 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini PRESIDEN: KEWAJIBAN OIJMN BANTU UKM, KEPUTUSANYAN~3BENAR, halaman EKU -I PEMERINTAIITETAPKAN PERKIRMNRAGlAN DAERAH DARI MINYAI( BUM, DAN GAS ALAM 2004, halaman EKU- I PLATFORM EKONOMI QAPRES DIN$LAI TERL~ILUAMBISIUS DAN TIDAK REALISTIS, halaman EKU-2 PGRI PERJUANGKANUUTENTANGGURU, halaman DAKOTA I RATUSAN PETANI UNJUKRASATOLAKREVISI UUPA VERSI BPN, halaman DAKOTA-I UNHALU KENDARIAKAN.DIR1KAN LBH, halaman DAKOTA-2 PENGATURAN EKSPOR ROTAN (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republic Indonesia Nomor 355/ MPP/KepJS/2004 tanggal ~ Mel 2004), halaman HI - H5 PELAKSANMN KEWAJIBAN PEL.AYANAN UMUM 13IDANG ANGKUTAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI TAHUN ANOGARAN 2004, halaman P1 -P3 KEDIJAKAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KepUtusan MaiLed Kesçhatan RipubIdc Indonesia Nomor 128i’MENKESISK/II/2004 Langgal 10 Februarl 2004), halaman VI -VII. PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAI. SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYMN PENYELENGGARA NEGARA KE KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Keputusan Preslden Republik Indonesia Nomor45 TShun 2004 Tanggal21Mel2004), halaman 51-02  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved