Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2363 (Jun. 2004) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2004    Bulan: 06    Edisi: 03 Juni 2004     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.4 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: W 80 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini IKATAN PROFESI TOLAK ISI RUU MENGENAI PERADILAN UMUM, halaman NAS -1 RUU KERUKUNAN I3ELUM BISA DIL.ANJUTKAN, halaman NAS .1 AUANSI 11 PARPOL JABAR DUKUNG AMIEN-SISWONO, halaman NAS .2 AIRUNES~SIASATI KENAIKAN HARGA MINYAK, halaman EKU -1 PRODUSEN PUPUK TERANCAM SANKSI HUKUM SUBVERSIF EKONOMI, halaman EKU .1 DEVIDEN BPD TAK MASUKAPBD TERKAIT BATAS AKHIR SAHAM, halaman EKU .2 BAPEDALDA KOTA JAYAPURA AJUKAN SK DKL UNTUK DIJADIKAN PERDA, halaman DAKOTA. I KAWASAN HUTAN BAKAU BALI TERUS DIHIJAUKAN, halaman DAKOTA -1 KOMISI E DPRD SLEMAN MINTA PROGRAM RASKIN DITINJAU KEMBALI, halaman DAKOTA .2 PERUBAHAN KEENAM ATASKEPUTUSAN MENTERI KEUANGANNOMOR 101! KMK0511 997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor23OIKMK,04/2004tanggal 4 Mei 2004), halaman GI . G KETENTUAN DAN TATA CARAVERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR9/MPP/Kep!II2004TENTANG KETENTUAN IMPOR BERAS Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negerl Departemen Perindustrian dan Perdagangan No. I I/DAGLU/KP/IV/2004 tanggal 13 April 2004), halaman HI . H3 PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK, halaman II .12 BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN DI SEKITAR BANDAR UDARAJUANDA SURABAYA Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KM.4 Tahun 2004 tanggal 23 Januari 2004) -, halaman P1 - P8 UNIT DESENTRALISASI : (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 04/Menkes/SK/l/2004), halaman VI - V5 PERNYATAAN PERUBAHANSTATUS KEADMN BAHAYA DENGAN T1NGKATAN, halaman 01 .03 KEADAAN DARURAT MILITER MENJADI KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, halaman 01 .03  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved